Perusahaan Obat Lawan Undang-Undang Halal

Sejak disahkan September 2014, Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih mendapat tentangan dari sejumlah pihak.  Salah satu di antaranya datang dari perusahaan obat-obatan.

Seperti dikutip dari laman Halalfocus.net, Parulian Simanjuntak, Direktur Eksekutif dari Pharmaceutical Manufacturers International Group, menyatakan bahwa pemerintah harus mengubah undang-undang tersebut agar mengecualikan produk farmasi dari kewajiban sertifikasi halal.

“Kami mendukung semangat hukum, dalam hal ini bermaksud untuk melindungi konsumen, tapi itu akan sulit untuk dilaksanakan,” kata Parulian yang memimpin Grup Industri Farmasi Internasional-terdiri dari perusahaan obat-obatan terbesar seperti Bayer, GlaxoSmithKline, Merck dan Pfizer-

Lebih lanjut, Parulian mengatakan meskipun hukum memberikan masa transisi lima tahun untuk menegakkan aturan dalam undang-undang tersebut, proses sertifikasi suatu produk apakah halal atau tidak akan sangat kompleks, mengingat pasokan dan produksinya memiliki mata rantai yang luas di belakang produk.

“Akan sulit untuk menerapkan aturan itu dalam industri farmasi karena zat yang digunakan berasal dari berbagai negara,” katanya. “Itu akan membuat sulit bagi pemerintah untuk mengaudit produsen status halal produk mereka. Mereka harus mengunjungi negara-negara satu per satu.”

Parulian bahkan menyatakan jika pemerintah bersikeras menegakkan aturan tersebut maka perusahaan-perusahaan farmasi tidak akan menghasilkan obat-obatan di Indonesia lagi karena mereka akan menghadapi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang.  

Ia memperingatkan, “Selanjutnya, ketersediaan obat-obatan untuk masyarakat di Indonesia akan terpengaruh.”

Share on Google Plus

About Zona Halal

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.